Gugatan Aktivis Lingkungan terhadap GP F1 Belanda Ditolak

DBasia.news – Pengadilan Belanda menolak gugatan yang diajukan sejumlah aktivis lingkungan terhadap penyelenggara balapan Formula 1 di Sirkuit Zandvoort, yang diklaim membahayakan spesies langka seperti kodok natterjack dan kadal pasir.

Formula 1 akan kembali digelar di Belanda pada 5 September, untuk pertama kalinya sejak 1985, di Sirkuit Zandvoort, yang terletak di antara pesisir Negeri Kincir Angin itu dan cagar alam yang besar yang berlokasi 25 kilometer di barat Amsterdam.

Balapan itu akan menghibur para fan jagoan setempat Max Verstappen yang popularitasnya belakangan ini meroket di F1 sebagai salah satu penantang gelar juara dunia di usia yang terhitung masih muda.

Sejumlah aktivis lingkungan menuntut agar izin perluasan trek dibatalkan, karena mereka mengklaim pihak pembangun telah menghancurkan cadangan pasir yang berharga di mana spesies kodok langka serta kadal hidup dan berkembang biak di sana.

Pengadilan mengatakan semua izin sudah beres, karena gangguan terhadap hewan tersebut bersifat hanya sementara dan tidak mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi yang diharapkan dari gelaran Grand Prix itu nantinya.

“Ini adalah gelaran olahraga dengan salah satu penonton terbanyak di dunia… yang kemungkinan akan menyediakan dorongan ekonomi untuk Zandvoort dan sirkuit tersebut,” demikian pernyataan pengadilan setempat.

Kelompok aktivis itu mengatakan mereka akan mengajukan banding, tapi kasus tersebut kemungkinan tidak akan naik ke meja hijau sebelum pekan pertama September.

Agar balapan tersebut berjalan, penyelenggara membuat perubahan drastis dengan memodernisasi trek lama Sirkuit Zandvoort, membangun sejumlah jalan akses lewat bukit pasir dan mendirikan tribun penonton tambahan untuk mengakomodasi lebih dari 200.000 fan.

Berapa banyak penonton yang diizinkan ke sirkuit akan sangat bergantung dengan regulasi pemerintah setempat yang masih memberlakukan pembatasan penonton untuk ajang tertentu.

Peraturan tersebut berlaku hingga 1 September dan Perdana Menteri Mark Rutte diharapkan mengklarifikasi peraturan setelah tanggal tersebut pada Jumat nanti.