DBasia.news – Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Jawa Timur mendukung keputusan pemerintah merasionalisasi atau memangkas jumlah cabang olahraga yang dipertandingkan pada Pekan Olahraga Nasional XX Tahun 2020 di Papua.
“Meskipun belum di-SK-kan (surat keputusan), prinsipnya KONI Jatim mendukung keputusan itu,” kata Ketua Umum KONI Jatim Erlangga Satriagung ditemui di Surabaya, Senin.
Ia mengemukakan hal itu menanggapi keputusan pemerintah merasionalisasi jumlah cabang olahraga pada PON 2020, dari sebelumnya 47 menjadi 37 cabang olahraga.
“Tadi diputuskan rasionalisasi cabang olahraga dan jumlah pertandingan, memang 47 cabang olahraga dan 700-an pertandingan harus dilihat secara utuh, mana yang mungkin dipertandingkan tapi tidak boleh lepas dari Olimpiade, karena itu akan dirasionalisasi menjadi 37 cabang olahraga,” kata Menpora Imam Nahrawi di Jakarta, pekan lalu.
Didampingi Gubernur Papua Lukas Enembe, Menpora menyampaikan pernyataan resmi seusai menghadiri rapat terbatas dipimpin Presiden Joko Widodo dengan topik “Persiapan Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) dan Peparnas Tahun 2020 di Provinsi Papua”.
“Kami hanya mengacu sport olympic, kita akan lihat nomor-nomor yang bisa dipertandingkan dan waktunya menjadi Oktober 2020,” tambah Menpora Imam Nahrawi.
Lebih lanjut, Erlangga Satriagung yakin pemerintah dan Panitia Besar PON 2020 sudah mempertimbangkan secara matang keputusan rasionalisasi cabang olahraga tersebut, termasuk dari sisi kesiapan tuan rumah.
“Kami belum sampai berhitung, masih menunggu SK dari KONI Pusat terkait pemangkasan cabang olahraga itu,” tambahnya mengenai dampak pemangkasan itu terhadap potensi perolehan medali kontingen Jatim.
Secara pembinaan, Erlangga mengakui pemangkasan cabang olahraga itu bisa berpengaruh terhadap mental atlet yang sejak hampir tiga tahun terakhir menjalani program latihan untuk menghadapi PON.
“Terus terang, ada rasa tidak tega terhadap atlet-atlet yang cabang olahraganya tidak jadi dipertandingkan pada PON 2020. Mudah-mudahan mereka memahami keputusan terbaik yang diambil pemerintah dan PB PON,” ujarnya.
KONI Jatim, lanjut Erlangga, secepatnya melakukan koordinasi dan komunikasi dengan seluruh pengurus cabang olahraga setelah ada SK resmi mengenai rasionalisasi cabang olahraga PON 2020.